DOKUMEN

DPMPTSP PEMATANGSIANTAR

DOKUMEN

Standar Pelayanan

Dokumen Standar Pelayanan
Standar Pelayanan DPMPTSP Tahun 2022

Perizinan

Dokumen SOP Pelayanan Perizinan
SOP Pelayanan Perizinan tahun 2022
SEKTOR PERDAGANGAN
1
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90/M-DAG/PER/12/2014 TTNG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG
2
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2015 TTNG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TTNG PENGEDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL
3
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/9/2017 TTNG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
4
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2017 TAHUN 2017 TTNG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TTNG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
5
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 116/M-DAG/PER/12/2015 TTNG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TTNG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
6
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2016 TTNG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2013 TTNG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SECARA SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN
7
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TTNG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAB PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL
8
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TTNG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
9
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TTNG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
10
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/12/2011 TTNG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TTNG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
11
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/9/2009 TTNG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TTNG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
12
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012 TTNG PENYELENGGARAAN WARALABA
13
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2014 TTNG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TTNG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMA BERAKOHOL
14
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2013 TTNG PERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SECARA SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN
15
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/6/2008 TTNG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
16
SURAT EDARAN NOMOR 02/M-DAG/SE/2/2017 TAHUN 2017 TTNG KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA DI BIDANG PERDAGANAGAN
17
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TTNG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
18
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TTNG PERSEROAN TERBATAS
19
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1984 TTNG PERINDUSTRIAN
SEKTOR PARIWISATA
1
SEKTOR PERHUBUNGAN
1
KEPUTUSAN MENTERI PEHUBUNGAN NOMOR KM 35 TAHUN 2003 TTNG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
2
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 30 TAHUN 2002 TTNG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 69 TAHUN 1993 TTNG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
3
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 69 TAHUN 1993 TTNG PENYELENGGARAAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
4
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TTNG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
5
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 26 TAHUN 2017 TTNG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
6
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TTNG ANGKUTAN JALAN
7
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TTNG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SEKTOR AGRARIA DAN PENATAAN RUANG
1
SEKTOR KESEHATAN
1
SEKTOR KESEHATAN
1
SEKTOR KETENAGAKERJAAN
1
UMUM
1
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 138 TAHUN 2017 TTNG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
2
PERMENKOP UKM 05/2019
DOKUMEN SOP MPP
1
POLRES SOP SPKT
2
BPKPD SOP KAS MOBIL KELILING PELAYANAN PEMBAYARAN PBB
3
SOP BANK SUMUT
4
SP dan SOP BPJS KESEHATAN
5
SOP LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN
6
SOP DJP-KPP PRATAMA
7
SOP-SP IMIGRASI
8
SOP PERUMDA TIRTA ULI
9
SOP DINAS KESEHATAN
10
SOP DISDUKCAPIL
11
SOP-SP TASPEN
12
SOP SAMSAT
13
SOP DINAS KETENAGAKERJAAN
14
SOP ATR-BPN
15
SOP BNN
16
SOP PELAYANAN PERIZINAN
DOKUMEN DPM-PTSP
1
PERJANJIAN KINERJA KADIS DPM-PTSP 2025
2
PERJANJIAN KINERJA PPTK 2025
3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
5
SOP MEKANISME PENGUKURAN KERJA DPMPTSP 6 JANUARI 2025
6
SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DPMPTSP 6 JANUARI 2025
7
PERWA No. 33 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENSTRA 2022-2027
8
RENSTRA DPMPTSP 2022-2027
9
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN-SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
10
POHON KINERJA DAN CASCADING DPMPTSP 2025-2029
11
Renja DPMPTSP tahun 2026
12
Renstra DPMPTSP 2025 _2029
13
SK IKU DPMPTSP 2025 2029
14
Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2026
15
Rencana Aksi DPMPTSP 2026
16
Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun Anggaran 2025
17
SOP PERIZINAN
18
POHON KINERJA DAN CASCADING DPMPTSP 2025-2029.pdf
19
Standart Pelayanan DPMPTSP.pdf

TENTANG KAMI

DPMPTSP PEMATANGSIANTAR

ALAMAT : JL. MELANTHON SIREGAR NO.36, KOTA PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA (21127)

EMAIL : DPMPTSP@MAIL.PEMATANGSIANTAR.GO.ID

 

 

PEMerintah kota PEMATANGSIANTAR

  1. Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang terdiri dari :
    1. konsumsi rapat (makan dan snack);
    2. Paket meeting fullday/halfday (meliputi : sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representative;
    3. Uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
    4. Penginapan (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
    5. Uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan
    6. Honorarium narasumber dan pembawa acara;
    7. Honorarium moderator;
    8. Penggandaan bahan dan seminar kit
    9. Spanduk dan backdrop;